KARAWANG – Kecelakaan yang melibatkan tiga pelajar perempuan di depan Bulog Purwasari, Kabupaten Karawang, Kamis (8/10/2026) sekira pukul 14.30 WIB, menjadi perhatian terhadap keselamatan pelajar di jalan raya.
Peristiwa tersebut dinilai harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang agar tidak hanya merespons setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan untuk melindungi keselamatan siswa saat berangkat maupun pulang sekolah.
Direktur Mahar Kurnia Institute sekaligus pengamat kebijakan publik, Mahar Kurnia, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan mobilitas pelajar.
“Keselamatan anak-anak kita tidak boleh baru menjadi perhatian setelah ada korban. Pemerintah harus hadir melakukan pencegahan,” tegas Mahar dalam keterangan tertulisnya, Kamis 8 Oktober 2026.
Menurutnya, apabila kecelakaan yang melibatkan pelajar terus terjadi, pemerintah perlu mengkaji berbagai faktor yang berpotensi memicu insiden di jalan raya. Evaluasi tersebut mencakup kondisi infrastruktur jalan, pemetaan titik rawan kecelakaan, pengawasan lalu lintas, hingga ketersediaan transportasi yang aman bagi siswa.
Mahar menilai, upaya perlindungan terhadap pelajar tidak cukup hanya melalui imbauan agar berhati-hati saat berkendara. Pemerintah juga perlu menghadirkan solusi konkret yang dapat mengurangi risiko kecelakaan, terutama bagi siswa yang menggunakan sepeda motor untuk menunjang aktivitas sekolah.
“Jangan hanya menyalahkan pelajar yang menggunakan sepeda motor. Pertanyaannya, apa alternatif transportasi aman yang disediakan pemerintah bagi mereka?” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Mahar mendorong Pemkab Karawang segera berkoordinasi dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta pihak sekolah untuk memetakan lokasi dan waktu yang berpotensi memiliki risiko kecelakaan tinggi.
Hasil pemetaan tersebut, menurutnya, dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan keselamatan pelajar yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, ia meminta pemerintah mulai serius mengkaji penyediaan bus sekolah atau angkutan khusus pelajar, terutama di wilayah dengan mobilitas siswa yang tinggi.
Keberadaan transportasi khusus pelajar dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung perjalanan siswa yang lebih aman, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi apabila didukung rute, jadwal, dan kapasitas layanan yang memadai.
Mahar menegaskan, keselamatan pelajar harus menjadi bagian dari prioritas kebijakan publik yang dijalankan secara berkelanjutan, bukan sekadar menjadi pembahasan setiap kali terjadi kecelakaan.
“Jangan menunggu korban berikutnya baru kebijakan dibuat. Di balik setiap angka kecelakaan ada anak, orang tua dan keluarga. Pemerintah harus bekerja berdasarkan data dan mencegah, bukan sekadar menangani setelah kejadian,” pungkasnya.(**)
