 |
| Oleh: Presiden Fencolaw.id, Feryanto, SH., MH. |
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjatuhkan putusan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sidang yang digelar Selasa malam, 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima.
Namun ada satu bagian penting dari pertimbangan MK yang langsung menjadi sorotan publik.
MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan sebagai pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
Lantas, mengapa gugatan tetap tidak diterima?
GUGATAN TERGANJAL LEGAL STANDING
MK menilai persoalan utama berada pada kedudukan hukum para pemohon.
Para pemohon, yang di antaranya adalah Denny Indrayana dan sejumlah tokoh lainnya, mengajukan perkara untuk mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Tetapi MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam perkara PHPU.
Dengan demikian, MK tidak sampai menjadikan persoalan bukti pendidikan Gibran sebagai dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
FAKTA YANG MENARIK: MK TAK MENEMUKAN BUKTI IJAZAH
Di sinilah putusan ini menjadi menarik dan berpotensi memunculkan perdebatan panjang.
Sebab, di satu sisi, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Tetapi di sisi lain, dalam pertimbangan mengenai substansi perkara, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai adanya ijazah atau dokumen kelulusan pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Artinya, publik harus mampu membedakan dua persoalan:
Pertama, apakah bukti pendidikan Gibran memenuhi syarat?
Kedua, apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menggugat persoalan tersebut melalui mekanisme PHPU di MK?
Dua pertanyaan tersebut ternyata menghasilkan persoalan hukum yang berbeda.
SYARAT PENDIDIKAN MEMANG DIATUR DALAM UU PEMILU
Syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan administratif biasa.
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Ketentuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar perdebatan dalam perkara yang diajukan ke MK.
Para pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa pemenuhan syarat pendidikan merupakan syarat pencalonan yang fundamental, bukan sekadar kelengkapan administrasi yang dapat diabaikan.
Mereka bahkan berargumentasi bahwa apabila syarat tersebut tidak terpenuhi sejak awal, persoalannya dapat berimplikasi terhadap keabsahan pencalonan.
LALU, APA ARTINYA PUTUSAN MK?
Putusan ini tidak tepat jika disederhanakan menjadi "MK menyatakan ijazah Gibran palsu".
Tidak demikian.
MK juga tidak menyatakan Gibran harus diberhentikan sebagai Wakil Presiden.
Sebaliknya, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, sehingga tidak ada putusan yang mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara ini.
Namun, fakta bahwa MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah/sertifikat/diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan tetap menjadi bagian penting yang layak diperbincangkan secara terbuka.
BOLA PANASNYA BELUM TENTU BERHENTI DI SINI
Putusan MK memang memberikan kepastian terhadap perkara yang diperiksa.
Tetapi secara publik, putusan ini justru menyisakan pertanyaan besar:
Jika syarat pendidikan merupakan syarat wajib seorang calon Wakil Presiden, bagaimana seharusnya hukum memperlakukan persoalan pembuktian syarat tersebut?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah persoalan pemenuhan syarat calon hanya dapat diuji melalui mekanisme tertentu dan pada waktu tertentu, atau masih terdapat ruang hukum lain ketika ditemukan persoalan mengenai dokumen dan proses penyetaraan pendidikan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi bagian dari perdebatan hukum dan politik yang lebih luas.
Yang jelas, MK tidak menerima gugatan tersebut bukan karena MK menyatakan seluruh dalil mengenai syarat pendidikan Gibran terbukti benar, melainkan karena persoalan kedudukan hukum para pemohon menjadi hambatan utama untuk menerima permohonan tersebut.
KESIMPULAN FENCOLAW.ID
Putusan malam ini memperlihatkan satu hal penting:
- Persoalan substansi dan persoalan legal standing adalah dua hal berbeda.
- Gugatan kandas.
- Gibran tetap menjabat.
Tetapi catatan mengenai bukti pendidikan yang muncul dalam pertimbangan MK akan tetap menjadi bahan perdebatan publik.
Jadi, apakah perkara ini benar-benar selesai?
Secara hukum dalam perkara yang diputus malam ini, ya, permohonannya tidak dapat diterima.
Tetapi secara diskursus hukum dan politik, pertanyaannya justru baru dimulai.
FENCOLAW.ID — Fakta Dibuka, Hukum Dibaca, Kekuasaan Diawasi.
