 |
| Komtap Bidang Hukum KADIN Kabupaten Karawang, Ridwan Alamsyah., S.E., S.H., M.H |
KARAWANG – Komite Tetap (Komtap) Bidang Hukum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang, Ridwan Alamsyah, S.E., S.H., M.H., menyambut positif dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Bandung terkait gugatan terhadap kepemimpinan Ketua Umum KADIN Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi. Ia berharap putusan tersebut menjadi momentum untuk mengakhiri polemik internal dan memperkuat konsolidasi organisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan Alamsyah, Minggu (8/11/2026). Dua putusan yang dimaksud yakni Perkara Nomor 1356/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Perkara Nomor 50/Pdt.G/2026/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam kedua perkara tersebut, gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Menurut Ridwan, perkembangan hukum tersebut patut dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai setiap perselisihan dan perbedaan pendapat dalam organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Putusan pengadilan harus kita hormati. Dalam negara hukum, setiap perbedaan pendapat, perselisihan, maupun dinamika organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme dan koridor hukum yang berlaku, bukan melalui polemik yang justru berpotensi menghambat jalannya organisasi," tegas Ridwan.
Ia menjelaskan, KADIN sebagai wadah dunia usaha memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah.
Karena itu, Ridwan berharap energi organisasi tidak terus tersita oleh konflik internal.
Kepastian hukum dan legitimasi kelembagaan perlu menjadi landasan untuk membangun konsolidasi, memperkuat persatuan, serta mengembalikan fokus organisasi pada kepentingan dunia usaha.
Ridwan juga menegaskan bahwa putusan Niet Ontvankelijke Verklaard merupakan putusan yang berkaitan dengan aspek formal atau prosedural gugatan. Oleh sebab itu, putusan tersebut harus dipahami secara proporsional berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim, tanpa menarik kesimpulan yang melampaui amar maupun substansi putusan.
"Yang terpenting sekarang adalah bagaimana seluruh elemen KADIN dapat menunjukkan kedewasaan berorganisasi. Jangan sampai perbedaan kepentingan dan ego sektoral justru mengorbankan marwah organisasi yang seharusnya menjadi rumah besar bagi para pelaku usaha," ujarnya.
Lebih lanjut, Ridwan berharap kepemimpinan KADIN Jawa Barat di bawah Almer Faiq Rusydi dapat semakin memperkuat konsolidasi organisasi, membangun komunikasi konstruktif dengan KADIN kabupaten/kota, serta menghadirkan program-program nyata yang memberikan manfaat bagi pengusaha dan pelaku UMKM.
"KADIN membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Membutuhkan kerja nyata, bukan konflik yang tidak berkesudahan. Kepastian hukum harus menjadi titik awal untuk melangkah lebih jauh, bukan justru menjadi alasan untuk terus mempertahankan polemik," tambahnya.
Sebagai bagian dari keluarga besar KADIN Kabupaten Karawang yang dipimpin H. Rafiudin Firdaus, S.I.Kom., Ridwan menegaskan dukungan Komtap Bidang Hukum terhadap upaya penguatan organisasi yang berlandaskan AD/ART, ketentuan perundang-undangan, supremasi hukum, dan prinsip tata kelola organisasi yang baik. (Mardiman)
