 |
| Jajaran Koalisi Masyarakat Sipil bersama Jaringan Advokasi Perlindungan Hak Warga Negara usai acara di Jakarta Kamis 8 Oktober 2026.(foto: ist) |
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil bersama Jaringan Advokasi Perlindungan Hak Warga Negara (Jagalah Warga) mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat perlindungan masyarakat dalam transaksi elektronik berisiko tinggi. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan mekanisme verifikasi oleh pihak ketiga yang independen.
Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Komdigi pada Senin (5/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi hak warga negara di tengah meningkatnya risiko kejahatan digital.
Koalisi menilai, perkembangan transaksi perbankan digital telah memunculkan berbagai bentuk kerentanan baru yang berpotensi mengancam hak dasar masyarakat, terutama keamanan atas dana dan harta benda.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengatakan pengalaman koalisi dalam pendampingan, advokasi, penelitian, serta penerimaan pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa penipuan digital semakin kompleks dan sulit diantisipasi.
“Penipuan digital tidak lagi terbatas pada modus konvensional, tetapi berkembang melalui phishing, impersonasi petugas bank, tautan atau aplikasi palsu, pengambilalihan akun, serta manipulasi korban agar memberikan kredensial keamanan,” ujar Halili.
Menurutnya, dalam sejumlah kasus, korban baru menyadari adanya transaksi mencurigakan setelah dana berpindah atau rekening mengalami aktivitas yang tidak dikenali.
Kondisi tersebut, lanjut Halili, memperlihatkan ketimpangan posisi antara konsumen yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan teknologi dengan institusi keuangan yang mempunyai infrastruktur, data, teknologi, serta kapasitas investigasi lebih besar.
Kerugian Penipuan Digital Capai Triliunan Rupiah
Ancaman penipuan digital juga tercermin dalam sejumlah data yang disampaikan koalisi. Laporan riset State of Scams in Indonesia 2025 mencatat, sebanyak 66 persen orang dewasa di Indonesia mengaku terpapar upaya penipuan dalam 12 bulan terakhir, sementara 14 persen mengaku kehilangan uang akibat penipuan.
Sementara itu, berdasarkan data Indonesian Anti-Scam Centre (IASC) yang dikutip koalisi, total kerugian akibat penipuan daring mencapai sekitar Rp9,1 triliun selama periode November 2024 hingga Januari 2026.
Risiko tersebut berkaitan erat dengan transaksi keuangan. Sebanyak 65 persen korban disebut mengirimkan dana kepada pelaku melalui transfer bank dan 43 persen melalui pembayaran digital.
Meski 74 persen korban melaporkan penipuan kepada penyedia layanan pembayaran, hanya sebagian kecil yang berhasil mendapatkan kembali uangnya. Data yang disampaikan koalisi menyebutkan angka 255 korban berhasil memperoleh kembali setidaknya sebagian dana yang hilang. Namun, jumlah tersebut perlu diperjelas lebih lanjut, termasuk satuan dan cakupan datanya.
Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menunjukkan pengaduan individu meningkat 89 persen dalam lima tahun terakhir. Pada 2025, sektor jasa keuangan menjadi bidang dengan jumlah pengaduan terbanyak, yakni 325 pengaduan.
Di antara pengaduan tersebut terdapat kasus dugaan pembobolan atau penipuan berupa akses akun secara ilegal, kehilangan dana tanpa konfirmasi transaksi dari nasabah, serta permasalahan sistem transaksi.
Pengamat Kebijakan Publik, Saidiman Ahmad, menilai data tersebut menunjukkan bahwa penipuan digital telah berkembang menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh.
“Data tersebut menunjukkan bahwa penipuan digital bukan lagi sekadar aksi individu atau kelompok kecil, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan berskala industri. Kondisi ini menuntut tanggung jawab negara yang lebih serius untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen digital,” tegas Saidiman.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang menempatkan kepentingan dan perlindungan konsumen sebagai prioritas dalam penanganan kasus penipuan transaksi elektronik.
Verifikasi Independen Dinilai Penting
Koalisi Jagalah Warga berpandangan, negara harus memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman bagi seluruh warga, terutama kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi maupun memiliki keterbatasan literasi digital.
Direktur Eksekutif Yayasan Inklusif, Muhammad Subhi, mengatakan perlindungan konsumen seharusnya tidak hanya diberikan setelah kerugian terjadi, tetapi juga dibangun sejak sebelum dan selama transaksi berlangsung.
“Bagi Yayasan Inklusif, kehadiran mekanisme verifikasi yang independen merupakan bagian penting dari upaya memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan dan marjinal, memiliki posisi yang lebih terlindungi dan setara dalam ekosistem digital,” ujar Subhi.
Senada, Program Manager Medialink, Leli Qomarulaeli, menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat harus bersifat preventif, khususnya dalam transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi.
Menurut Leli, masyarakat juga perlu mendapatkan akses informasi yang memadai agar mampu memahami risiko sebelum mengambil keputusan dalam transaksi digital.
“Warga harus tahu dengan siapa mereka bertransaksi, bagaimana transaksi diverifikasi, apa bukti transaksinya, dan ke mana mereka harus mengadu ketika terjadi masalah,” jelasnya.
Ia menilai, pemahaman masyarakat terhadap hak dan akses informasi merupakan bagian penting dari upaya mencegah penipuan serta memperkuat posisi konsumen dalam ekosistem digital.
Kaitkan Perlindungan Digital dengan Hak Asasi Manusia
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Kahar Muamalsyah, menegaskan bahwa keamanan dalam transaksi digital juga berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).
Ia merujuk Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menjamin perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
Menurut Kahar, jaminan tersebut relevan diterapkan dalam ruang digital, termasuk untuk melindungi keamanan harta benda masyarakat dari ancaman kejahatan transaksi elektronik.
“Negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM, terutama hak atas rasa aman, sudah seharusnya benar-benar melakukan tindakan perlindungan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah tidak hanya menindak pelaku kejahatan digital melalui penegakan hukum, tetapi juga menyusun regulasi yang mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat ketika bertransaksi secara elektronik.
Sementara itu, Direktur Imparsial, Ardi Manto, menegaskan bahwa penguatan perlindungan transaksi elektronik perlu dilakukan dengan menjalankan mandat peraturan perundang-undangan yang telah tersedia.
Ia merujuk Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur penggunaan sertifikat elektronik dalam transaksi elektronik berisiko tinggi.
“Pemerintah hanya perlu bersikap tegak lurus terhadap mandat peraturan perundang-undangan. Mandat tersebut, antara lain, telah tercantum dalam Pasal 17 ayat (2a) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang mengatur penggunaan sertifikat elektronik pada transaksi elektronik berisiko tinggi,” tegas Ardi.(*/mu)
