 |
| Tata Irata (foto: ist) |
KARAWANG - Terpilihnya Tata Irata sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, periode 2026-2034, diharapkan tidak sekadar menjadi pergantian kepengurusan, tetapi menjadi awal munculnya gagasan baru dalam mendorong kemajuan desa.
Tata Irata menegaskan, pembangunan Kertaraharja ke depan perlu diarahkan pada penguatan potensi ekonomi lokal, terutama pertanian, wisata desa, industri kecil, UMKM, serta berbagai potensi masyarakat yang selama ini belum digarap secara maksimal.
Menurutnya, desa memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola secara terencana dan melibatkan masyarakat.
"Kita harus mulai berpikir bahwa potensi desa bukan hanya untuk dilihat, tetapi harus diolah menjadi peluang. Pertanian, wisata, usaha kecil dan potensi lainnya harus bisa memberikan nilai tambah serta manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Tata Irata, Jumat 28 Agustus 2026.
Ia juga menilai BPD memiliki posisi penting dalam memastikan aspirasi masyarakat benar-benar menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan desa. Karena itu, fungsi pengawasan, penyampaian aspirasi dan pembahasan kebijakan desa harus berjalan secara aktif, terbuka dan konstruktif.
Tata Irata berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya pembangunan fisik. Lebih jauh, desa harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan pertanian dapat diarahkan tidak hanya pada produksi, tetapi juga pengolahan hasil pertanian dan pemasaran. Sementara potensi wisata dapat dikembangkan dengan menggali karakteristik dan keunggulan lokal Desa Kertaraharja.
Di sisi lain, industri kecil masyarakat juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi desa, terutama dengan memberikan ruang bagi masyarakat, pemuda dan pelaku UMKM untuk tumbuh.
Tata Irata berharap BPD ke depan dapat semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi tempat lahirnya gagasan pembangunan yang berasal dari kebutuhan nyata warga.
“BPD harus mendengar masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan, persoalan dan potensi yang mereka miliki harus menjadi bahan dalam melihat arah pembangunan desa. Kita tidak ingin pembangunan hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi juga tumbuh dari gagasan masyarakat,” katanya.(GF)
