 |
| A. Ferryanto, S.H., M.H. Pembina Pusat Studi Hukum dan Antikorupsi (PUSHAKO) |
Pencolaw.id - Polemik mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Persoalan ini bukan lagi sekadar perdebatan mengenai riwayat pendidikan seorang pejabat negara, melainkan telah menyentuh persoalan mendasar tentang kepastian hukum, integritas administrasi pemerintahan, dan pemenuhan persyaratan konstitusional seorang Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dua putusan yang menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Keduanya harus dibaca secara cermat berdasarkan objek sengketa, kewenangan lembaga peradilan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan.
Pertanyaan mendasarnya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi serius: apabila surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, bagaimana kedudukan hukum pejabat yang telah dilantik berdasarkan proses pencalonan tersebut?
Menurut saya, negara tidak boleh menganggap persoalan ini selesai hanya karena proses pemilihan umum telah berakhir dan pejabat yang bersangkutan telah dilantik.
Persyaratan pendidikan bukan formalitas administratif
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.
Sementara itu, Pasal 227 huruf l UU Pemilu mengatur mengenai bukti kelulusan pendidikan yang harus disampaikan dalam proses pencalonan.
Artinya, pendidikan minimal bukan sekadar kelengkapan berkas yang dapat dipenuhi melalui dokumen apa pun. Harus ada dasar pembuktian bahwa seseorang memang telah menyelesaikan pendidikan yang dipersyaratkan undang-undang.
Di sinilah persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menjadi penting.
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 menjadi objek sengketa administrasi. Persoalan yang mengemuka adalah apakah dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut benar-benar membuktikan kelulusan pendidikan setara SMA atau sederajat.
Sebab, terdapat perbedaan mendasar antara bukti keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan (certificate of attendance) dengan bukti kelulusan suatu jenjang pendidikan.
Seseorang dapat mengikuti proses pendidikan, tetapi keikutsertaan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa ia telah menamatkan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan.
Dalam negara hukum, perbedaan tersebut tidak boleh diabaikan.
Putusan MK: Ada persoalan pembuktian yang harus dijelaskan
Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan perkara ini.
Dalam pertimbangannya, MK menguraikan persoalan pembuktian dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran setara SMA atau sederajat.
Namun, penting untuk memahami bahwa amar putusan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak boleh disederhanakan seolah-olah MK telah memutus pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden. MK juga tidak menjatuhkan putusan yang secara langsung membatalkan hasil Pilpres 2024.
Akan tetapi, pertimbangan mengenai persoalan pembuktian pendidikan tersebut tetap menjadi hal yang penting dan tidak sepatutnya diabaikan oleh penyelenggara negara.
Menurut saya, pertimbangan hukum tersebut seharusnya menjadi dasar bagi kementerian terkait dan penyelenggara pemilu untuk melakukan evaluasi secara terbuka.
Sebab, persoalan yang muncul bukan hanya tentang dokumen seseorang, tetapi juga tentang bagaimana negara memastikan setiap calon pejabat publik memenuhi persyaratan undang-undang.
Putusan MA dan konsekuensi terhadap keabsahan Suket
Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Berdasarkan amar putusan yang dipublikasikan, MA mengabulkan kasasi penggugat, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan terhadap objek sengketa berupa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Putusan ini memiliki arti penting dalam hukum administrasi negara.
Mengapa?
Karena suatu keputusan administrasi pemerintahan tidak otomatis benar hanya karena diterbitkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan.
Keabsahan keputusan administrasi harus memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Apabila salah satu unsur tersebut cacat, keputusan dapat dinyatakan tidak sah atau dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam konteks ini, Putusan MA harus dihormati dan dilaksanakan sesuai amar serta pertimbangan hukumnya.
Namun, ada satu hal yang harus dipahami secara proporsional.
Putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan tidak serta-merta membatalkan Keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon, tidak otomatis membatalkan hasil Pilpres 2024, dan tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Objek sengketa MA adalah keputusan administrasi berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan. Sementara pemberhentian Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri berdasarkan konstitusi.
Di sinilah persoalan hukum menjadi semakin kompleks.
Apakah Gibran otomatis kehilangan jabatan Wakil Presiden?
Jawabannya, tidak otomatis.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional mengenai kemungkinan pemberhentian seorang Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Namun, terdapat persoalan interpretasi yang harus diperhatikan.
Dalam perkara Gibran, yang dipersoalkan bukan semata-mata keadaan setelah seseorang menjabat, melainkan dugaan bahwa persyaratan pendidikan yang diwajibkan undang-undang tidak terpenuhi sejak proses pencalonan.
Apakah kondisi cacat persyaratan sejak awal dapat dikualifikasikan sebagai keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7A UUD 1945?
Menurut saya, persoalan tersebut harus dikaji secara serius melalui mekanisme konstitusional, bukan diputuskan hanya berdasarkan opini politik.
Pasal 7B UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta keputusan MPR.
Artinya, tidak ada pihak yang dapat secara sepihak menyatakan Gibran telah kehilangan jabatan Wakil Presiden hanya berdasarkan putusan MA.
Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh menggunakan alasan bahwa Gibran telah dilantik untuk menghindari pemeriksaan terhadap persoalan pemenuhan persyaratan pencalonannya.
Pelantikan bukan alasan untuk mengabaikan hukum.
KPU juga harus bertanggung jawab
Dalam persoalan ini, perhatian publik tidak boleh hanya diarahkan kepada Gibran.
KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap pasangan calon memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 membuka ruang klarifikasi apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal pasangan calon.
Persoalannya, mengapa klarifikasi faktual terhadap dokumen penyetaraan tersebut tidak dilakukan secara memadai?
Apakah KPU hanya memeriksa bahwa dokumen itu diterbitkan oleh instansi pemerintah, atau juga memeriksa apakah substansinya benar-benar memenuhi persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden?
Kedua hal tersebut jelas berbeda.
Dokumen yang secara formal diterbitkan oleh pejabat berwenang belum tentu secara substansi memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Karena itu, KPU perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai proses verifikasi yang dilakukan pada saat pencalonan Pilpres 2024.
Jangan sampai persoalan administrasi yang seharusnya dapat diperiksa sejak awal justru menjadi persoalan konstitusional setelah seseorang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan.
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Menurut saya, terdapat setidaknya tiga kelompok pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai kewenangan dan peran masing-masing.
Pertama, pejabat dan institusi yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan pendidikan pada 2019.
Harus dibuka bagaimana proses penerbitannya, siapa yang melakukan verifikasi, dokumen apa yang menjadi dasar penilaian, dan apakah seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus menjelaskan persoalan ini secara transparan, termasuk memastikan pelaksanaan putusan MA.
Kedua, KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Harus dilakukan evaluasi terhadap proses verifikasi persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden, termasuk alasan tidak dilakukannya klarifikasi faktual terhadap dokumen yang kemudian menjadi objek sengketa.
Ketiga, Gibran Rakabuming Raka sendiri perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dokumen pendidikan yang dimiliki, riwayat pendidikan, dokumen yang digunakan untuk memperoleh penyetaraan, dan dokumen yang diserahkan ketika mendaftar sebagai calon Wakil Presiden.
Klarifikasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Namun, pertanggungjawaban administratif, etik, dan pidana harus dibedakan. Tidak semua kesalahan administrasi merupakan tindak pidana.
Apakah ada kemungkinan tindak pidana?
Persoalan ini juga harus dilihat dari perspektif hukum pidana.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan penggunaan dokumen palsu, pemberian keterangan palsu, atau keterlibatan pihak tertentu dalam penerbitan dokumen yang tidak benar, aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran secara profesional.
Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP lama merupakan ketentuan yang relevan untuk ditelaah terhadap perbuatan yang diduga terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, penerapannya harus memperhatikan asas legalitas, waktu terjadinya perbuatan, ketentuan peralihan, serta aturan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa.
Perlu ditegaskan bahwa dokumen yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan tata usaha negara tidak otomatis merupakan dokumen palsu dalam pengertian hukum pidana.
Penyidik harus membuktikan adanya unsur perbuatan, kesengajaan, pengetahuan, serta keterlibatan masing-masing pihak.
Dengan demikian, pemeriksaan pidana harus diarahkan untuk menemukan kebenaran materiil, bukan untuk membangun kriminalisasi berdasarkan tekanan opini publik.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada seseorang yang dinyatakan bersalah tanpa pembuktian.
Negara tidak boleh membiarkan persoalan ini menggantung
Menurut saya, persoalan ini membutuhkan langkah konkret dari lembaga-lembaga negara.
Kementerian Pendidikan harus melaksanakan putusan MA dan membuka proses administrasi penerbitan surat penyetaraan.
KPU harus memberikan penjelasan mengenai mekanisme verifikasi dokumen pencalonan.
DPR RI harus menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait dan KPU.
Apabila ditemukan bukti bahwa persyaratan jabatan Wakil Presiden tidak terpenuhi, DPR harus mengkaji kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Sementara itu, aparat penegak hukum harus menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang didukung bukti permulaan yang cukup.
Semua proses tersebut harus dilaksanakan secara independen, objektif, dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik.
Penutup: Jabatan publik harus tunduk pada hukum
Polemik Suket pendidikan Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia.
Kita tidak sedang berbicara mengenai siapa yang menang atau kalah dalam kontestasi politik. Kita sedang berbicara mengenai standar hukum yang harus berlaku sama bagi seluruh warga negara.
Jika persyaratan pendidikan merupakan ketentuan undang-undang, maka persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa pengecualian.
Jika dokumen administrasi dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, maka putusan tersebut wajib dihormati dan dilaksanakan.
Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur.
Dan apabila terdapat persoalan mengenai pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden, negara harus menyelesaikannya melalui mekanisme konstitusional yang tersedia.
Jangan sampai hukum hanya tegas terhadap rakyat biasa, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Bagi saya, ukuran negara hukum bukan terletak pada siapa yang sedang berkuasa, melainkan pada keberanian negara menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi.
Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaanlah yang wajib tunduk kepada hukum.
