 |
| Edi Hidayat, S.H. Ketua PUSHAKO Pusat Studi Hukum dan Antikorupsi |
Fencolaw.id - Peristiwa dugaan paparan bahan kimia yang terjadi di lingkungan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 2, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, pada 29 Oktober 2026, harus menjadi perhatian serius pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan lingkungan hidup.
Informasi yang berkembang menyebutkan sejumlah warga di Desa Kutamekar dan Desa Kutanegara mengalami gangguan kesehatan setelah terpapar bau menyengat yang diduga berasal dari bahan kimia di area perusahaan. Jumlah warga terdampak dalam pemberitaan kemudian berkembang hingga 139 orang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang juga diberitakan melakukan pengambilan sampel udara dan air untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam perkembangan pemberitaan, bahan kimia yang disebut adalah Trichloroisocyanuric Acid (TCCA). Pihak perusahaan dikabarkan menjelaskan bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan material TCCA yang mengalami reaksi setelah terkena air hujan. Dengan demikian, penyebab, jenis zat yang terlepas, konsentrasi paparannya, serta mekanisme terjadinya peristiwa tetap harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis dan laboratorium yang independen.
Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan: ketika aktivitas industri diduga menimbulkan paparan bahan kimia hingga menyebabkan warga harus mendapatkan perawatan medis, maka persoalannya tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi perusahaan atau pemberian bantuan kepada masyarakat. Peristiwa ini harus diuji melalui instrumen hukum lingkungan hidup, keselamatan kerja, tanggung jawab korporasi, dan hukum pidana.
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak konstitusional
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut bukan sekadar norma deklaratif, melainkan hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun pelaku usaha.
Dalam konteks kegiatan industri, kewajiban perlindungan lingkungan hidup tidak berhenti pada kepemilikan izin atau dokumen lingkungan. Perusahaan wajib memastikan seluruh kegiatan operasionalnya dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, standar keselamatan, serta perlindungan masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan, memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban tersebut.
Pasal 65 memberikan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 67 mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara Pasal 68 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Artinya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa paparan bahan kimia berasal dari kegiatan perusahaan dan terjadi akibat pengelolaan bahan yang tidak memenuhi ketentuan, maka terdapat persoalan hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
Dugaan pencemaran udara harus dibuktikan secara ilmiah
Dalam peristiwa ini, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai jenis zat yang terlepas ke udara, konsentrasi zat tersebut, luas wilayah paparan, durasi paparan, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Pemeriksaan tidak boleh hanya berorientasi pada sumber material di dalam area perusahaan. Pemerintah harus memastikan kondisi kualitas udara di lingkungan permukiman warga, kemungkinan kontaminasi saluran air atau media lingkungan lainnya, serta hubungan antara paparan dengan gejala kesehatan yang dialami masyarakat.
PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka pengendalian pencemaran, termasuk pencemaran udara. Ketentuan Pasal 213 dan Pasal 214 mengatur kewajiban penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam penanggulangan pencemaran udara, termasuk penyampaian informasi, penghentian sumber pencemaran, dan pelaksanaan langkah penanggulangan sesuai ketentuan.
Dalam keadaan dugaan pencemaran, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai dampak semakin meluas. Langkah pencegahan, pengamanan sumber bahaya, pemeriksaan teknis, dan perlindungan warga harus dilakukan secara cepat.
Hasil pengujian laboratorium perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan validitas ilmiah. Transparansi ini penting agar publik tidak terjebak dalam spekulasi mengenai apakah peristiwa tersebut merupakan kebocoran gas, reaksi kimia, pelepasan uap atau gas dari bahan tertentu, maupun bentuk insiden lainnya.
Apakah perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?
Pertanyaan yang patut diajukan adalah apakah peristiwa tersebut dapat masuk ke dalam ranah tindak pidana lingkungan hidup?
Jawabannya: dapat, sepanjang unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang terbukti berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian.
Pasal 98 UU PPLH mengatur tindak pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ancaman pidananya semakin berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.
Sementara itu, Pasal 99 mengatur perbuatan karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria lingkungan hidup sebagaimana ditentukan undang-undang. Ketentuan ini juga memuat pemberatan apabila akibatnya menimbulkan luka atau bahaya kesehatan manusia.
Dua ketentuan tersebut relevan untuk diuji apabila penyelidikan menemukan adanya pelampauan baku mutu lingkungan hidup, hubungan sebab akibat dengan kegiatan perusahaan, serta unsur kesengajaan atau kelalaian sebagaimana dipersyaratkan oleh masing-masing pasal.
Dengan demikian, jumlah warga yang mendapatkan perawatan medis merupakan fakta penting yang harus ditelusuri, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana lingkungan hidup. Pembuktian tetap memerlukan hasil laboratorium, keterangan ahli, dokumen operasional, rekam medis, serta bukti lain yang sah.
Penyidik juga perlu menelusuri apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan penyimpanan dan pengelolaan bahan kimia, prosedur tanggap darurat, standar keselamatan, serta kewajiban pengendalian risiko dalam kegiatan industri.
Apabila bahan yang digunakan atau disimpan merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3), ketentuan pengelolaan B3, termasuk PP Nomor 74 Tahun 2001 sepanjang masih berlaku dan relevan, perlu diperiksa. Namun, harus dibedakan antara bahan kimia yang masih merupakan produk atau bahan baku dengan limbah B3. Suatu bahan tidak otomatis berstatus limbah B3 hanya karena memiliki karakteristik berbahaya; status dan pengelolaannya harus ditentukan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
Tanggung jawab pidana korporasi dan pengurus perusahaan
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan apabila hasil penyidikan menunjukkan bahwa peristiwa berkaitan dengan kebijakan, sistem pengawasan, tata kelola penyimpanan bahan, atau kegagalan manajemen perusahaan.
Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 UU PPLH membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan hidup, sesuai persyaratan hukum yang berlaku.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.
Karena itu, penyidikan perlu menelusuri siapa yang memiliki kewenangan atas penyimpanan bahan kimia, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan gudang atau area pre-loading, bagaimana prosedur pengamanan material, apakah terdapat sistem peringatan dini, dan apakah perusahaan telah menjalankan standar tanggap darurat secara memadai.
Penegakan hukum harus didasarkan pada bukti dan peran masing-masing pihak. Tidak boleh ada penghakiman sebelum proses hukum selesai, tetapi juga tidak boleh ada pengaburan tanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Tanggung jawab perdata: warga berhak atas pemulihan dan ganti kerugian
Selain pertanggungjawaban administratif dan pidana, aspek tanggung jawab perdata juga harus menjadi perhatian.
Pasal 87 UU PPLH memberikan dasar bagi tuntutan ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian.
Pasal 88 UU PPLH mengatur tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam kondisi yang ditentukan undang-undang, antara lain berkaitan dengan kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
Penerapan strict liability harus memperhatikan syarat dan ruang lingkup pasal tersebut. Ketentuan ini merupakan dasar pertanggungjawaban perdata, bukan berarti setiap insiden bahan kimia otomatis membuktikan tindak pidana.
Dalam konteks masyarakat terdampak, pemulihan tidak boleh dibatasi pada pemberian bantuan sesaat. Perlu diperhatikan biaya pengobatan, pemeriksaan kesehatan lanjutan, pemantauan kondisi warga, pemulihan lingkungan apabila terbukti terjadi pencemaran, serta ganti kerugian sesuai dasar hukum dan pembuktian.
Kompensasi atau bantuan sosial dari perusahaan tidak menghapus kewajiban hukum untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun kemungkinan pertanggungjawaban pidana.
Karawang telah memiliki landasan hukum lingkungan daerah
Pemerintah Kabupaten Karawang juga memiliki instrumen hukum daerah yang harus digunakan secara optimal.
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu landasan penting dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di daerah. Peraturan daerah ini menggantikan Perda Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012.
Selain itu, terdapat Perda Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang perlu diperiksa penerapannya apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya limbah B3 yang terkait dengan peristiwa tersebut.
Perda Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran juga dapat menjadi salah satu rujukan apabila pemeriksaan menemukan adanya aspek kebakaran, keadaan darurat, atau kebutuhan penyelamatan yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturannya.
Adapun Perda Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dapat menjadi bagian dari kerangka tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, perlu ditegaskan bahwa program TJSLP bukan pengganti kewajiban hukum perusahaan untuk mencegah pencemaran, melakukan pemulihan, membayar ganti kerugian, atau mempertanggungjawabkan tindak pidana apabila terbukti.
Pemerintah daerah juga perlu menginventarisasi peraturan bupati dan kebijakan teknis yang masih berlaku serta relevan dengan pengawasan lingkungan, kesiapsiagaan keadaan darurat, dan pelayanan dasar lingkungan hidup. Penerapan aturan daerah harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Riwayat insiden harus menjadi bahan evaluasi serius
Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari informasi mengenai kejadian serupa pada masa lalu.
Pada Juni 2021, pernah diberitakan adanya insiden kebocoran tabung gas klorin di lingkungan Pindo Deli 2. Kemudian pada Januari 2024, Komnas HAM menyampaikan informasi mengenai 138 orang yang dirawat di rumah sakit terkait peristiwa paparan gas di wilayah tersebut.
Riwayat kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan perusahaan. Apabila terdapat pola kejadian berulang, maka perlu diperiksa apakah rekomendasi pengawasan sebelumnya telah dilaksanakan, apakah sistem keselamatan dan pengelolaan bahan kimia telah diperbaiki, serta apakah langkah pencegahan yang dilakukan benar-benar efektif.
Peristiwa berulang tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana dalam kejadian terbaru. Namun, riwayat tersebut merupakan informasi penting untuk menilai kualitas pengawasan, kepatuhan perusahaan, dan kecukupan langkah mitigasi risiko.
Pertanyaan publik yang patut dijawab adalah: apakah seluruh rekomendasi perbaikan dari kejadian sebelumnya sudah dilaksanakan? Apakah penyimpanan bahan kimia telah memenuhi standar? Apakah masyarakat sekitar mendapatkan informasi dan perlindungan yang memadai ketika terjadi keadaan darurat?
PUSHAKO mendesak investigasi terbuka dan perlindungan warga
Berdasarkan uraian tersebut, PUSHAKO berpandangan bahwa penanganan insiden dugaan paparan bahan kimia di PT Pindo Deli 2 harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, transparan, dan akuntabel.
Kami mendorong beberapa langkah konkret:
- Pemeriksaan laboratorium yang independen. DLH Kabupaten Karawang bersama instansi lingkungan hidup yang berwenang perlu memastikan identitas zat, konsentrasi paparan, kualitas udara ambien, serta kemungkinan dampak terhadap air dan media lingkungan lainnya.
- Publikasi hasil pemeriksaan. Pemerintah perlu menyampaikan hasil pengujian laboratorium dan penjelasan teknis kepada masyarakat secara terbuka, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Audit kepatuhan lingkungan perusahaan. Pemeriksaan harus mencakup persetujuan lingkungan, dokumen lingkungan, pengelolaan bahan kimia, tata cara penyimpanan, prosedur tanggap darurat, serta pelaksanaan rekomendasi dari insiden terdahulu.
- Pemeriksaan tanggung jawab manajemen. Aparat penegak hukum perlu menelusuri struktur kewenangan dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan penyimpanan, pengawasan, dan pengamanan bahan kimia.
- Perlindungan dan pemantauan kesehatan warga. Pemerintah daerah harus memastikan warga terdampak memperoleh pemeriksaan, pengobatan, dan pemantauan kesehatan lanjutan sesuai kebutuhan medis.
- Penegakan hukum secara proporsional. Apabila ditemukan bukti pelanggaran administratif, pemerintah harus menjatuhkan tindakan sesuai kewenangannya. Apabila ditemukan unsur pidana, aparat penegak hukum harus memprosesnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Evaluasi menyeluruh atas kejadian berulang. Pemerintah dan perusahaan harus memastikan bahwa insiden terdahulu telah ditindaklanjuti dan sistem pencegahan risiko benar-benar diperbaiki.
Penutup: industrialisasi tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat
Karawang merupakan salah satu daerah dengan perkembangan kawasan industri yang sangat pesat. Kehadiran industri seharusnya memberikan manfaat bagi pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, industrialisasi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Perusahaan memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan hukum. Akan tetapi, hak tersebut selalu disertai kewajiban untuk menjaga keselamatan pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup.
Pemerintah tidak boleh hanya hadir setelah warga menjadi korban. Pengawasan harus dilakukan sebelum insiden terjadi, dan penegakan hukum harus berjalan ketika ditemukan pelanggaran.
PUSHAKO menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang harus memberikan bantuan kepada warga, melainkan mengenai bagaimana negara memastikan hak konstitusional masyarakat terlindungi dan setiap pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban.
Keselamatan warga bukan biaya tambahan dalam kegiatan industri. Keselamatan warga adalah kewajiban hukum yang tidak dapat ditawar.
