 |
| Oleh: Edi Hidayat, S.H. Ketua Pusat Studi Hukum dan Antikorupsi (PUSHAKO). |
Perdebatan mengenai rencana penyesuaian definisi tindak pidana korupsi yang dikaji Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kembali menguji arah politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Di satu sisi, negara perlu memastikan bahwa keputusan bisnis yang sah dan beritikad baik tidak serta-merta dipidanakan ketika menimbulkan kerugian. Di sisi lain, upaya memberikan kepastian hukum tidak boleh membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan melemahkan pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara.
Persoalan ini mengemuka setelah Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan kajian terkait penyesuaian definisi korupsi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. DEN kemudian memberikan klarifikasi pada 21 Oktober 2026 bahwa usulan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban atas kerugian negara. Menurut penjelasan DEN, penyempurnaan diarahkan pada kejelasan pembuktian, perlindungan terhadap pengambilan keputusan yang beritikad baik, serta pengaturan sejumlah delik yang relevan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Klarifikasi itu perlu ditempatkan secara proporsional. Kajian kebijakan tidak semestinya langsung disimpulkan sebagai upaya menghapus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara. Namun, tujuan yang dinyatakan baik juga tidak cukup menjadi jaminan bahwa perubahan regulasi kelak akan menghasilkan sistem hukum yang lebih adil. Hal yang harus diuji adalah rumusan pasal, standar pembuktian, batas perlindungan hukum, dan konsekuensi penerapannya terhadap pengawasan kekayaan publik.
## UNCAC Bukan Hanya Mengatur Penyuapan
Salah satu titik penting dalam perdebatan ini adalah pemaknaan terhadap UNCAC, konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC tidak membatasi korupsi hanya pada penyuapan. Konvensi tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan koruptif, termasuk penyuapan pejabat publik, penggelapan atau penyalahgunaan kekayaan oleh pejabat, penyalahgunaan fungsi jabatan, penyuapan di sektor swasta, tanggung jawab badan hukum, serta pembekuan dan perampasan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 3 ayat (2) UNCAC juga menegaskan bahwa, untuk tujuan pelaksanaan konvensi, tidak disyaratkan adanya kerugian atau kerusakan terhadap kekayaan negara, kecuali apabila ketentuan terkait menentukan lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara bukan unsur universal bagi seluruh tindak pidana yang dicakup UNCAC.
Akan tetapi, kesimpulan bahwa kerugian negara bukan syarat universal tidak dapat diubah menjadi dalil bahwa delik korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara harus dihapus. Kedua persoalan tersebut berbeda. UNCAC menyediakan kerangka untuk menjangkau beragam bentuk korupsi, sedangkan hukum nasional menentukan rumusan delik dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai sistem hukum Indonesia serta kewajiban internasional yang berlaku.
Karena itu, harmonisasi hukum nasional dengan UNCAC seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan dengan menyederhanakan pemberantasan korupsi menjadi persoalan penyuapan semata. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menilai apakah berbagai bentuk perbuatan koruptif telah diatur secara memadai, apakah rumusan deliknya jelas, dan apakah mekanisme penegakannya mampu melindungi kepentingan publik.
## Kerugian Negara Bukan Bukti Otomatis Korupsi
Prinsip penting yang harus dipertahankan adalah bahwa kerugian keuangan negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti otomatis terjadinya tindak pidana korupsi. Kerugian dapat muncul karena banyak faktor, mulai dari perubahan kondisi pasar, kegagalan teknologi, kesalahan proyeksi, keadaan kahar, kelalaian administratif, pelanggaran kontrak, hingga tindakan yang memang memenuhi unsur tindak pidana.
Dalam perkara pidana, angka kerugian harus ditempatkan sebagai bagian dari pembuktian, bukan sebagai pengganti pembuktian seluruh unsur delik. Penegak hukum tetap perlu membuktikan perbuatan yang didakwakan, unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sesuai pasal yang diterapkan, hubungan yang relevan antara perbuatan dan kerugian, serta unsur kesalahan yang disyaratkan.
Hasil audit dan penghitungan kerugian negara dapat menjadi alat bukti penting. Namun, temuan kerugian tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan hukum. Apakah kerugian itu timbul akibat keputusan bisnis yang wajar? Apakah terdapat pelanggaran prosedur? Apakah kewenangan disalahgunakan untuk memberikan keuntungan tidak sah? Apakah bukti menunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur pidana? Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip tersebut bukan pembelaan terhadap pelaku korupsi. Sebaliknya, pembuktian yang cermat diperlukan agar penegakan hukum tidak salah sasaran dan putusan pidana memiliki dasar yang kuat. Kepastian hukum dan pemberantasan korupsi bukan dua tujuan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru saling membutuhkan.
Namun, prinsip ini juga tidak boleh dipelintir untuk menghilangkan pertanggungjawaban atas kerugian negara. Apabila kerugian timbul dari perbuatan yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana, pertanggungjawaban harus tetap dapat ditegakkan. Kerugian negara bukan bukti otomatis korupsi, tetapi bukan pula persoalan yang boleh dibiarkan tanpa mekanisme hukum.
## KUHP Nasional Harus Menjadi Bagian dari Reformasi
Pembahasan redefinisi korupsi juga harus memperhitungkan perubahan sistem hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026, dengan penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pasal 603 KUHP mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, Pasal 604 mengatur perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Keberadaan ketentuan tersebut menegaskan pentingnya membahas reformasi secara utuh. Hubungan antara KUHP nasional, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan penyesuaian pidana, dan aturan peralihan perlu diperiksa dengan cermat. Perubahan yang tidak harmonis berpotensi menimbulkan duplikasi, ketidakjelasan penerapan, atau kekosongan pertanggungjawaban.
Reformasi hukum tidak cukup berhenti pada perdebatan apakah suatu unsur perlu dipertahankan atau diubah. Pembentuk undang-undang harus memastikan bahwa setiap perubahan memiliki rumusan yang jelas, konsisten dengan ketentuan lain, dan dapat diterapkan secara terukur. Dalam perkara konkret, rumusan lengkap pasal dan hubungan antarperaturan tetap harus diperiksa sebelum dijadikan dasar kesimpulan hukum.
## Suap Tidak Selalu Menimbulkan Kerugian Fiskal
Penyuapan menunjukkan mengapa korupsi tidak dapat diukur hanya dari ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Seorang pejabat, misalnya, menerima uang agar memberikan izin kepada perusahaan tertentu dengan mengabaikan kewajiban jabatannya. Apabila unsur tindak pidana suap yang relevan terbukti, ketiadaan kerugian negara yang dapat dihitung secara langsung tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana.
Suap dapat merusak integritas pengambilan keputusan, persaingan usaha, proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta penegakan hukum. Dampaknya bahkan dapat meluas ketika keputusan yang telah dipengaruhi suap menghasilkan kebijakan yang tidak adil atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah.
Meski demikian, tidak setiap hadiah atau pemberian otomatis merupakan suap.
Penilaiannya harus merujuk pada unsur pasal yang digunakan, hubungan pemberian dengan jabatan, maksud atau pengetahuan yang disyaratkan, serta bukti yang tersedia. Pendekatan yang terlalu longgar berisiko mengaburkan batas antara perbuatan yang sah dan tindak pidana; pendekatan yang terlalu sempit justru dapat membiarkan praktik koruptif tidak tersentuh hukum.
Artinya, hukum antikorupsi harus mampu menjangkau penyuapan sekaligus bentuk korupsi lainnya, termasuk penggelapan aset dan penyalahgunaan kewenangan. Penyuapan merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi, tetapi bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan cakupan kejahatan tersebut.
## Melindungi Risiko Bisnis Tanpa Memberi Kekebalan
Kekhawatiran bahwa kriminalisasi yang tidak proporsional dapat menghambat kegiatan usaha patut dipertimbangkan. Investasi selalu mengandung risiko. Proyek dapat gagal, harga aset turun, biaya meningkat, dan proyeksi pendapatan tidak tercapai. Keputusan yang diambil berdasarkan informasi memadai dan prosedur yang wajar tidak semestinya otomatis dipandang sebagai tindak pidana hanya karena hasil akhirnya merugikan.
Namun, kompleksitas transaksi bisnis juga dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan penyuapan, penggelapan, benturan kepentingan, rekayasa pengadaan, atau penyalahgunaan aset publik. Karena itu, perlindungan terhadap keputusan bisnis tidak boleh hanya bertumpu pada pengakuan bahwa pengambil keputusan telah bertindak dengan itikad baik.
Hukum perlu membedakan risiko bisnis yang wajar, kesalahan administratif atau pelanggaran kontrak, dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Ketiganya dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Tidak setiap kesalahan administratif merupakan korupsi, tetapi pelanggaran yang dikemas sebagai keputusan bisnis juga tidak boleh otomatis terbebas dari pemeriksaan pidana.
Prinsip business judgment rule dapat menjadi salah satu bahan analisis untuk menilai keputusan bisnis. Namun, prinsip itu bukan kekebalan pidana. Penerapannya harus memperhatikan kewenangan pengambil keputusan, prosedur yang ditempuh, informasi yang tersedia ketika keputusan dibuat, konflik kepentingan, dan kepatuhan terhadap hukum.
Dalam pengelolaan badan usaha milik negara atau entitas yang mengelola kekayaan negara, analisis juga perlu memperhatikan rezim hukum yang berlaku, tata kelola perusahaan, dan ketentuan mengenai pertanggungjawaban atas kekayaan publik. Perlindungan yang layak harus mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional tanpa berubah menjadi tameng bagi penyalahgunaan kewenangan.
## Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan
Dalam perspektif filsafat hukum, pemikiran Gustav Radbruch mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan relevan untuk membaca perdebatan ini. Apabila setiap kerugian bisnis diperlakukan sebagai korupsi tanpa pembuktian unsur pidana, kepastian hukum terganggu dan pengambilan keputusan yang sah dapat terhambat. Sebaliknya, apabila pertanggungjawaban atas kerugian negara dilemahkan tanpa mekanisme pengganti yang efektif, kepentingan masyarakat kehilangan perlindungan.
Pemikiran Lon L. Fuller mengenai kejelasan dan konsistensi aturan juga mengingatkan bahwa hukum harus dapat dipahami serta diterapkan secara selaras. Batas yang tidak jelas antara risiko usaha dan tindak pidana berpotensi menghasilkan penerapan hukum yang tidak seragam. Karena itu, pembaruan perlu memperjelas rumusan delik, standar pembuktian, metode penghitungan kerugian, dan kriteria perlindungan bagi keputusan bisnis yang sah.
Sementara itu, gagasan keadilan korektif dan distributif dalam pemikiran Aristoteles mengingatkan bahwa korupsi bukan semata-mata soal angka kerugian dalam laporan keuangan. Korupsi dapat mengalihkan sumber daya yang semestinya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Pemulihan kerugian karena itu penting, tetapi tidak boleh menggantikan pembuktian pidana. Pengembalian uang atau pembayaran ganti rugi juga tidak otomatis menghapus tindak pidana yang telah terbukti.
Dari sudut pandang tersebut, reformasi hukum antikorupsi harus menjamin dua hal sekaligus: perlindungan terhadap orang yang menjalankan kewenangan secara sah dan akuntabilitas terhadap mereka yang menyalahgunakan kewenangan. Negara hukum bukan negara yang memidanakan sebanyak mungkin orang, melainkan negara yang mampu membuktikan tindak pidana secara tepat, adil, dan efektif.
## Reformasi Harus Menutup Celah, Bukan Membukanya
Berdasarkan klarifikasi DEN pada 21 Oktober 2026, tujuan memperjelas pembuktian dan melindungi keputusan yang beritikad baik patut dikaji. Pada saat yang sama, respons KPK yang diberitakan pada tanggal tersebut menyoroti pentingnya mempertahankan unsur kerugian negara serta memperkuat pengaturan sejumlah bentuk korupsi yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk penyuapan pejabat publik asing, perdagangan pengaruh, suap sektor swasta, dan pengayaan ilegal.
Perbedaan penekanan tersebut memperlihatkan bahwa persoalannya bukan sekadar memilih antara kepentingan investasi dan pemberantasan korupsi. Tantangan sesungguhnya adalah menyusun aturan yang jelas, proporsional, dan efektif. Klaim bahwa suatu perubahan akan memperbaiki kepastian hukum harus diuji melalui rancangan norma yang konkret, bukan hanya melalui pernyataan tujuan kebijakan.
Pusat Studi Hukum dan Antikorupsi (PUSHAKO) memandang setidaknya ada empat prinsip yang perlu dijaga.
Pertama, harmonisasi dengan UNCAC harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya mengambil satu bagian konvensi.
Kedua, kejelasan pembuktian tidak mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban atas kerugian negara.
Ketiga, perlindungan terhadap pengambil keputusan harus memiliki kriteria objektif dan tidak menjadi imunitas.
Keempat, mekanisme pidana, perdata, administratif, dan pemulihan aset harus tetap berjalan sesuai dasar hukum masing-masing.
Pemerintah dan pembentuk undang-undang juga perlu membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan perubahan. Penegak hukum, akademisi, auditor, praktisi bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan keuangan negara perlu dilibatkan. Kajian dampak regulasi dibutuhkan untuk mengukur konsekuensi perubahan terhadap efektivitas penegakan hukum, perlindungan investasi, tata kelola badan usaha, dan pemulihan aset.
Pada akhirnya, reformasi hukum antikorupsi tidak boleh diukur dari seberapa sempit atau luas definisi korupsi dirumuskan. Ukurannya adalah kemampuan hukum melindungi kepentingan publik, memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang taat hukum, dan memastikan penyalahgunaan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan.
Negara tidak boleh memidanakan kerugian bisnis semata-mata karena hasilnya buruk. Namun, negara juga tidak boleh membiarkan penyalahgunaan kekayaan publik kehilangan pertanggungjawaban hukum hanya karena suatu perbuatan tidak dikategorikan sebagai suap.
Hukum harus tegas terhadap korupsi, adil terhadap pengambil keputusan yang beritikad baik, dan konsisten dalam melindungi kepentingan masyarakat. Itulah prinsip yang seharusnya menjadi fondasi setiap upaya pembaruan hukum pidana antikorupsi di Indonesia.
