 |
| Direktur Riset Hukum Bisnis PUSHAKO, Mahar Kurnia. |
KARAWANG – Pusat Studi Hukum dan Antikorupsi (PUSHAKO) menyoroti efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karawang. Lembaga tersebut mempertanyakan sejauh mana inspeksi mendadak (sidak) dan rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan wakil rakyat menghasilkan rekomendasi konkret serta tindak lanjut atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Direktur Riset Hukum Bisnis PUSHAKO, Mahar Kurnia, menegaskan bahwa kinerja pengawasan DPRD tidak cukup dinilai dari frekuensi kunjungan lapangan atau jumlah rapat yang digelar. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah kejelasan rekomendasi, perkembangan penyelesaian masalah, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
PUSHAKO menilai, sidak dan RDP merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif. Namun, efektivitasnya perlu dibuktikan melalui tindak lanjut yang terukur dan dapat dipantau masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial, dokumentasi, atau pernyataan keprihatinan.
Sorotan tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan publik di Kabupaten Karawang, mulai dari hubungan industrial, kebakaran Kantor BPN Karawang pada 14 Oktober 2026, kecelakaan fatal, hingga keselamatan gedung publik. Penanganan persoalan tersebut membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan koordinasi dengan instansi yang berwenang.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD Karawang, PUSHAKO mendorong agar setiap RDP dan sidak menghasilkan rekomendasi tertulis yang memuat pokok persoalan, langkah penyelesaian, serta instansi yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Dengan begitu, hasil pengawasan memiliki tolok ukur yang jelas dan tidak berhenti pada pembahasan.
PUSHAKO juga meminta agar tindak lanjut rekomendasi dilengkapi target waktu yang realistis dan mekanisme evaluasi berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah rekomendasi telah dilaksanakan, masih dalam proses, atau belum ditindaklanjuti beserta kendala yang dihadapi.
Selain itu, hasil pengawasan DPRD Karawang dinilai perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Informasi mengenai rekomendasi dan perkembangan penyelesaiannya dapat menjadi sarana bagi publik untuk ikut memantau kinerja wakil rakyat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan informasi yang dikecualikan.
Mahar menegaskan, kritik tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang konstruktif, bukan tuduhan bahwa DPRD Karawang tidak bekerja. Penilaian terhadap kinerja pengawasan, menurut PUSHAKO, harus didasarkan pada dokumen, data, perkembangan tindak lanjut, dan hasil yang dapat diverifikasi.
PUSHAKO pun mendorong DPRD Kabupaten Karawang mengevaluasi rekomendasi yang belum terlaksana, mengidentifikasi hambatan, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait tanpa mengambil alih kewenangan eksekutif maupun aparat penegak hukum. Bagi PUSHAKO, pengawasan yang efektif bukan sekadar menemukan persoalan, melainkan memastikan adanya tindak lanjut dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat. (*)
