 |
| Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Endang Sodikin (kopiah hitam) saat menerima peserta aksi unjuk rasa di Aula Pemda lantai 3 Komplek Pemda, Rabu 10 Juni 2026.(foto: ist) |
KARAWANG - Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan ulama, tokoh organisasi kemasyarakatan, perwakilan lintas agama, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Pemda Karawang Lantai 3, Rabu (10/6/2026), berlangsung panas.
Ketegangan muncul saat Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah berupa penutupan sementara terhadap tempat hiburan malam (THM) yang menjadi sorotan masyarakat.
"Ini bicara institusi, ada mekanismenya. Saya sudah mengeluarkan penutupan sementara atas THM tersebut," ujar Endang Sodikin dalam forum tersebut.
Pernyataan itu langsung memicu reaksi dari sejumlah peserta RDP. Para ulama, tokoh organisasi Islam, mahasiswa, dan elemen masyarakat yang hadir menilai langkah penutupan sementara belum menjawab tuntutan publik yang menginginkan penutupan permanen terhadap THM yang dinilai bermasalah.
Sejak awal, forum tersebut digelar untuk menampung aspirasi berbagai elemen masyarakat terkait keberadaan tempat hiburan malam yang belakangan menjadi perhatian publik. Mayoritas peserta menegaskan agar pemerintah daerah mengambil tindakan tegas berupa penutupan permanen.
Situasi semakin memanas karena tidak hadirnya Bupati Karawang maupun Kapolres Karawang dalam agenda penting tersebut. Ketidakhadiran kedua pejabat itu dinilai sebagian peserta sebagai bentuk kurangnya respons terhadap keresahan masyarakat yang tengah berkembang.
Salah satu tokoh masyarakat Karawang, Syukur Mulyono, mengaku sangat menyayangkan pernyataan yang disampaikan Ketua DPRD dalam forum tersebut.
Menurutnya, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini bukan sekadar penutupan sementara, melainkan langkah tegas berupa penutupan permanen terhadap THM yang dianggap telah menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat.
RDP tersebut pun menjadi sorotan karena memperlihatkan kuatnya desakan dari berbagai elemen masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Karawang agar segera mengambil keputusan yang lebih tegas terkait keberadaan THM yang tengah menjadi perhatian publik.(mu)
