![]() |
| Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026). |
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pengumuman itu disampaikan setelah Gibran menemui Presiden sekitar pukul 10.15 WIB untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029. Setelah pertemuan tersebut, Gibran juga mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya.
Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Meski demikian, Presiden menyatakan menghormati dan mendukung langkah yang diambil Gibran demi kepentingan bangsa dan negara.
Dalam keterangannya, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan. Ia menyebut Gibran telah menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan berbagai penugasan yang diberikan.
Prabowo mengungkapkan, selama sekitar dua tahun menjalankan tugas pemerintahan, Gibran telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta meninjau 303 titik proyek pemerintah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau pelaksanaan program pemerintah di berbagai daerah.
"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya," ujar Prabowo dalam keterangan persnya.
Gibran Tidak Menjelaskan Alasan Spesifik dalam Surat Pengunduran Diri
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri Gibran menyatakan pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
Dalam surat tersebut, Gibran menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, tidak terdapat penjelasan mengenai alasan spesifik yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Dalam pernyataan terpisah setelah pengunduran dirinya, Gibran menegaskan bahwa keputusan mundur merupakan hasil pertimbangan pribadi yang panjang dan matang. Ia juga membantah bahwa langkah tersebut berkaitan dengan polemik ijazah atau persoalan pendidikannya.
Gibran menyatakan dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan. Dengan demikian, polemik pendidikan yang berkembang di ruang publik tidak dapat serta-merta disebut sebagai alasan resmi pengunduran dirinya.
MPR Siapkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pengunduran diri Gibran turut membawa konsekuensi ketatanegaraan berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden. MPR RI menyatakan akan menindaklanjuti surat tersebut sesuai mekanisme konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan menggelar rapat gabungan untuk membahas tahapan pengisian jabatan tersebut, termasuk penjadwalan sidang paripurna, permintaan dua nama calon kepada Presiden, serta pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc.
MPR juga menyebut proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Peristiwa ini menjadi perkembangan penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Publik kini menantikan proses lanjutan di MPR serta keputusan Presiden mengenai dua nama calon yang akan diajukan untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. (*)
