 |
| Direktur Riset Bisnis PUSHAKO, Mahar Kurnia. |
KARAWANG – Pusat Studi Hukum dan Antikorupsi (PUSHAKO) menyoroti batas kewenangan DPRD Kabupaten Karawang dalam menyikapi persoalan pemutusan kontrak kerja sama oleh PT Nipro Indonesia Jaya. Menanggapi beredarnya surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Karawang, PUSHAKO menilai forum tersebut perlu mengedepankan kepentingan publik tanpa mengambil alih kewenangan kontraktual perusahaan.
Direktur Riset Bisnis PUSHAKO, Mahar Kurnia, memandang RDP sebagai instrumen DPRD untuk menyerap aspirasi dan mendalami persoalan yang berkembang di masyarakat. Namun, menurut PUSHAKO, efektivitas forum tersebut bergantung pada kejelasan tujuan, keterbukaan informasi, serta penghormatan terhadap peran dan kewenangan setiap pihak.
Mahar menilai DPRD Karawang perlu menjalankan fungsi representasi dan pengawasan dengan mendengarkan aspirasi serta mendorong solusi atas persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelaksanaan fungsi tersebut, menurut lembaga itu, perlu tetap berada dalam batas kewenangan DPRD dan tidak mencampuri keputusan bisnis yang menjadi ranah kontraktual perusahaan.
Di sisi lain, PT Nipro Indonesia Jaya dan perusahaan terkait perlu menjelaskan dasar pemutusan kontrak berdasarkan perjanjian yang berlaku. Hak dan kewajiban masing-masing pihak juga perlu diperjelas agar persoalan dapat diselesaikan secara profesional melalui mekanisme hukum yang sesuai.
Mahar turut menyoroti kedudukan Karang Taruna dalam persoalan tersebut. Organisasi kepemudaan itu perlu memperjelas posisi dan kepentingan hukumnya, termasuk apakah bertindak sebagai pihak dalam kontrak atau menyampaikan aspirasi masyarakat dan pemuda. Kejelasan tersebut dinilai penting agar pembahasan RDP berfokus pada pokok persoalan.
Sementara itu, pemerintah daerah dan instansi teknis diharapkan menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan perizinan, lingkungan, ketenagakerjaan, maupun aspek teknis lainnya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan pembagian peran yang jelas, RDP diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pendapat, tetapi menghasilkan pokok kesimpulan dan langkah tindak lanjut yang terukur.
"Dalam perspektif hukum, sengketa kontrak perlu dinilai berdasarkan isi perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati atau diatur dalam ketentuan yang berlaku. Adapun fungsi pengawasan DPRD tetap harus diarahkan pada urusan pemerintahan dan kepentingan publik yang menjadi kewenangannya," ujar Mahar.
Mahar berharap RDP yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (22/10/2026) di Ruang Rapat II DPRD Kabupaten Karawang dapat menjadi ruang komunikasi yang konstruktif antara legislatif, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah.
"Penyelesaian persoalan harus bertumpu pada fakta, dokumen, serta aturan hukum, bukan semata-mata perbedaan pandangan," tuturnya.
PUSHAKO menekankan bahwa penyelesaian yang konstruktif tidak mengharuskan seluruh pihak memiliki pandangan yang sama. Hal terpenting ialah memastikan DPRD menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, perusahaan bertanggung jawab atas keputusan dan kewajiban kontraktualnya, Karang Taruna menyampaikan aspirasi sesuai kedudukannya, serta pemerintah menjalankan fungsi teknisnya.
"Pembagian peran tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat dan taat hukum di Kabupaten Karawang," pungkas Mahar. (*)
