 |
| Gambar ilustrasi penandatanganan perjanjian. |
FENCOLAW.ID — Apakah perjanjian jual beli harus dibuat di hadapan notaris agar sah secara hukum? Pertanyaan ini masih sering muncul di tengah masyarakat, terutama dalam transaksi tanah, kendaraan, maupun jual beli barang bernilai besar.
Menjawab pertanyaan tersebut, Aditya Himawan, S.H., selaku Praktisi Hukum, menjelaskan bahwa keabsahan perjanjian jual beli perlu dipahami berdasarkan jenis objek transaksi, ketentuan hukum yang berlaku, serta terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat perjanjian.
Pertanyaan Masyarakat
Masyarakat:
“Apakah perjanjian jual beli yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh penjual dan pembeli tanpa melibatkan notaris tetap sah menurut hukum? Jika suatu hari salah satu pihak mengingkari kesepakatan, apakah perjanjian tersebut bisa dijadikan dasar untuk menuntut hak?”
Jawaban Praktisi Hukum
Aditya Himawan, S.H. — Praktisi Hukum:
“Pada prinsipnya, perjanjian jual beli tidak selalu harus dibuat di hadapan notaris agar sah. Namun, kita harus membedakan antara keabsahan perjanjian, kekuatan pembuktiannya, dan persyaratan khusus yang berlaku terhadap objek transaksi tertentu.
Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli didefinisikan sebagai suatu persetujuan ketika pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan.
Sementara itu, Pasal 1458 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
Artinya, dalam jual beli pada umumnya, kesepakatan mengenai barang dan harga merupakan unsur penting terbentuknya perjanjian. Tidak adanya akta notaris tidak serta-merta membuat setiap perjanjian jual beli menjadi tidak sah.
Meski demikian, perjanjian tersebut tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.
Apabila terjadi sengketa, surat perjanjian yang ditandatangani para pihak dapat digunakan sebagai alat bukti, dengan penilaian berdasarkan bentuk dokumen, keaslian tanda tangan, isi perjanjian, dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak hanya berfokus pada ada atau tidaknya notaris, tetapi juga memastikan isi perjanjian jelas, identitas para pihak benar, objek dan harga ditentukan, serta bukti pembayaran dan penyerahan barang disimpan dengan baik.”
Bagaimana Jika Objeknya Tanah?
Aditya menegaskan bahwa jual beli tanah perlu mendapatkan perhatian khusus karena tunduk pada ketentuan hukum pertanahan.
“Untuk transaksi tanah, masyarakat tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa kuitansi atau surat jual beli di bawah tangan sudah cukup untuk seluruh keperluan hukum. Proses pemindahan hak atas tanah pada umumnya memerlukan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sesuai ketentuan yang berlaku, serta proses pendaftaran tanah apabila dipersyaratkan.
Jadi, harus dibedakan antara kesepakatan jual beli para pihak dan terpenuhinya prosedur pemindahan serta pendaftaran hak atas tanah. Keduanya berkaitan, tetapi tidak selalu merupakan hal yang sama.”
Pesan Hukum untuk Masyarakat
Menurut Aditya Himawan, S.H., langkah pencegahan sengketa dapat dimulai dengan membuat perjanjian tertulis yang memuat identitas lengkap para pihak, objek transaksi, harga, cara pembayaran, waktu penyerahan, serta konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
“Jangan menunggu sampai terjadi sengketa baru mencari bukti. Pastikan setiap transaksi dilakukan secara transparan, dokumentasinya lengkap, dan prosedurnya sesuai dengan jenis barang atau hak yang diperjualbelikan.”
Kesimpulan: Perjanjian jual beli pada umumnya dapat terbentuk tanpa akta notaris apabila persyaratan hukum yang berlaku telah terpenuhi. Namun, untuk objek tertentu, termasuk tanah, terdapat persyaratan formal dan prosedur khusus yang harus diperhatikan.
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan edukasi hukum umum, bukan pendapat hukum yang mengikat. Penerapan hukum pada perkara konkret bergantung pada dokumen, fakta, jenis objek transaksi, serta peraturan yang berlaku.
