 |
| Ilustrasi: OTT KPK di kantor BNPB. |
JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuka sorotan terhadap pengadaan barang dan jasa yang diduga berkaitan dengan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Dalam operasi di wilayah Jabodetabek, Selasa (13/10/2026), KPK mengamankan 14 orang serta menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia.
Salah satu pihak yang turut diamankan ialah Sekretaris Utama BNPB, Rustian. Selain pejabat tersebut, tim KPK juga mengamankan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sejumlah pihak dari unsur swasta yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
Barang bukti berupa uang tunai senilai sekitar Rp1,4 miliar menjadi salah satu fokus penyidikan. KPK juga menyita logam mulia berupa emas batangan dan tabungan emas. Namun, penyidik belum mengungkap secara terperinci asal-usul uang, kepemilikan emas, maupun kaitan setiap barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang sedang diusut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. Meski demikian, detail proyek, mekanisme pengadaan, nilai kontrak, serta dugaan penyimpangan yang ditemukan belum dipaparkan secara lengkap kepada publik.
Penggunaan dana kebencanaan menjadi titik krusial dalam perkara ini. Dana yang disiapkan untuk mendukung penanganan bencana menuntut pengelolaan yang transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penyidikan perlu mengurai apakah terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan, siapa pihak yang mengambil keputusan, serta bagaimana aliran uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Publik juga menunggu penjelasan mengenai jenis barang atau jasa yang menjadi objek penyelidikan, bencana yang terkait dengan pengadaan, serta kemungkinan kerugian negara. Hingga informasi tersebut disampaikan secara resmi, belum ada dasar untuk menyimpulkan besaran kerugian negara maupun bentuk penyimpangan yang terjadi.
Perkembangan terbaru pada Rabu (14/10/2026), KPK menyatakan perkara telah naik ke tahap penyidikan dan sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Rustian tidak termasuk dalam daftar tersangka yang diumumkan dalam perkembangan tersebut dan dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan. KPK menyebut pihak yang masih berstatus saksi dapat kembali, sedangkan para tersangka akan menjalani proses hukum lanjutan.
Penetapan tersangka menjadi langkah awal untuk mengurai tanggung jawab pidana masing-masing pihak. Penyidik masih perlu menjelaskan hubungan antara pihak yang diduga terlibat, keputusan pengadaan, barang bukti yang disita, dan aliran dana. Identitas serta peran para tersangka perlu merujuk pada pengumuman resmi KPK agar tidak menimbulkan spekulasi.
Kasus OTT BNPB ini kini menempatkan transparansi pengadaan dan akuntabilitas dana kebencanaan sebagai persoalan utama yang harus dijawab melalui proses hukum. Masyarakat menunggu penjelasan lengkap KPK mengenai konstruksi perkara, objek pengadaan, aliran uang, dan pihak yang bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
"Kami akan dalami lebih lanjut. Detail kronologi dan konstruksi perkara akan kami sampaikan secara resmi setelah gelar perkara selesai," tegas Budi. (*)
