 |
| Atlet Kejurkab PBSI Karawang Tahun 2026 di GOR Majeh Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Karawang.(foto: ist) |
RAWANG - Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Pengurus Kabupaten (Pengkab) Karawang 2026 berlangsung meriah. Sebanyak 365 atlet dari 27 klub bulutangkis ambil bagian memperebutkan 14 piala kategori pertandingan dalam ajang yang digelar di GOR Majeh, Desa Wadas, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada 8–11 Oktober 2026.
Antusiasme peserta tahun ini terbilang tinggi. Jumlah atlet yang berpartisipasi mengalami peningkatan hingga 30 persen dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya potensi pembinaan olahraga bulutangkis di Bumi Pangkal Perjuangan.
Namun, di balik semaraknya persaingan para atlet di lapangan, pelaksanaan Kejurkab PBSI Karawang 2026 tak luput dari sorotan. Sejumlah pelatih dan orang tua atlet menyampaikan kritik terkait dugaan ketidakpatuhan terhadap regulasi, khususnya mengenai persyaratan identitas resmi atlet serta penyusunan jadwal pertandingan.
Salah satu kritik datang dari Pelatih PB PCP Karawang, Dagus. Ia mempertanyakan dugaan diperbolehkannya atlet yang belum memiliki ID resmi untuk mengikuti kompetisi tingkat kabupaten tersebut.
"Kapan mau berkembang kalau begini terus, Kejurkab kok terima atlet non-ID," keluh Dagus.
Keluhan lainnya disampaikan Faisal, Pelatih PB PMK Karawang. Menurutnya, penyusunan bagan pertandingan masih menyisakan sejumlah persoalan yang berdampak pada kesiapan peserta.
"Banyak kekeliruan dalam pembuatan bagan jadwal pertandingan, bikin pusing," ungkap Faisal.
Senada dengan itu, Rahma dari PB Rench Karawang turut menyoroti ketidakpastian jadwal pertandingan yang dinilainya kerap mengalami perubahan.
"Pusing juga, jadwal pertandingan ditanya bilangnya nanti-nanti terus dan kerap berubah-ubah," ujarnya.
Kritik lebih lanjut datang dari orang tua Moses Simanjuntak, atlet asal Karawang yang kini berhasil menembus Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) PBSI.
Ia mempertanyakan konsistensi penerapan regulasi terkait kewajiban kepemilikan ID resmi atlet dalam penyelenggaraan Kejurkab.
"Kita didorong agar atlet memiliki ID resmi. Namun pada Kejurkab di bawah kepengurusan periode ini, dalam dua kali penyelenggaraan, peserta tanpa ID justru dibiarkan bertanding. Lalu untuk apa ada sistem ID?" tegasnya.
Menurutnya, aturan yang telah ditetapkan semestinya diterapkan secara konsisten agar seluruh atlet dan klub memperoleh perlakuan yang adil dalam setiap kompetisi resmi.
Berbagai kritik yang mencuat di tengah penyelenggaraan Kejurkab 2026 menjadi catatan penting bagi Pengkab PBSI Karawang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kompetisi pada masa mendatang.
Pasalnya, Kejurkab bukan sekadar ajang memperebutkan gelar juara, melainkan juga wadah pembinaan atlet muda dalam membangun karakter, kedisiplinan, sportivitas, serta profesionalisme sejak dini.
Transparansi penyusunan bagan pertandingan, kepastian jadwal, hingga konsistensi penerapan persyaratan administrasi atlet menjadi aspek penting dalam menjaga kredibilitas sebuah kejuaraan resmi.
Dengan meningkatnya jumlah peserta hingga 30 persen, Pengkab PBSI Karawang diharapkan mampu mengimbangi tingginya antusiasme tersebut melalui penyelenggaraan kompetisi yang semakin tertib, profesional, dan berintegritas.
Kritik dari pelatih maupun orang tua atlet diharapkan tidak sekadar menjadi keluhan, tetapi dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan demi kemajuan prestasi bulutangkis Karawang.
Sebab, pembinaan atlet berprestasi tidak hanya lahir dari kerasnya latihan dan ketatnya persaingan di lapangan, tetapi juga dari sistem kompetisi yang sehat, adil, dan menjunjung tinggi aturan.
Hingga naskah ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Pengkab PBSI Karawang terkait sejumlah keluhan dan dugaan pelanggaran regulasi yang disampaikan para pelatih serta orang tua atlet tersebut.(**)
