 |
| Direktur Riset Bisnis PUSHAKO, Mahar Kurnia. |
KARAWANG – Kebakaran Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang pada Rabu malam (14/10/2026) memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan gedung pemerintah dan perlindungan arsip pertanahan masyarakat. Pusat Studi Hukum dan Anti Korupsi (PUSHAKO) meminta penyebab kebakaran diusut tuntas, kondisi keselamatan bangunan diperiksa, serta nasib dokumen milik masyarakat segera dipastikan.
Direktur Riset Bisnis PUSHAKO, Mahar Kurnia, menilai kebakaran tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola aset negara dan penerapan standar keselamatan gedung pemerintah. Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti setelah penanganan darurat selesai.
“Negara tegas mengawasi swasta, mulai dari perizinan, K3, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga sistem proteksi kebakaran. Sekarang publik berhak bertanya, bagaimana pengawasan terhadap gedung pemerintah sendiri? Apakah pemeriksaan keselamatan dilakukan secara berkala dan apakah sistem proteksi kebakaran berfungsi dengan baik?” ujar Mahar.
Ia mendorong pemeriksaan terhadap kelayakan bangunan, pemeliharaan instalasi listrik, sistem proteksi kebakaran, serta catatan audit keselamatan gedung BPN Karawang. Mahar juga meminta jajaran terkait menjelaskan pengelolaan risiko, pemeliharaan gedung, pengamanan arsip, dan prosedur penyelamatan dokumen.
Selain kondisi bangunan, PUSHAKO menyoroti nasib arsip dan berkas pertanahan yang mungkin terdampak kebakaran. Dokumen tersebut berkaitan dengan hak atas tanah, administrasi pertanahan, warisan, transaksi ekonomi, dan kepastian hukum masyarakat.
“Jangan hanya menghitung kerugian bangunan dan peralatan kantor. Yang harus dipastikan adalah bagaimana nasib dokumen pertanahan rakyat, bagaimana sistem pencadangan datanya, dan bagaimana negara menjamin hak masyarakat tetap terlindungi,” tegas Mahar.
PUSHAKO meminta Kementerian ATR/BPN mengumumkan hasil inventarisasi dokumen yang terdampak, mekanisme pemulihan arsip, serta rencana keberlanjutan pelayanan. Masyarakat yang berkasnya mengalami kerusakan atau kehilangan juga perlu memperoleh informasi mengenai prosedur pemulihan dokumen dan perlindungan hak atas tanahnya.
Terkait penyebab kebakaran, Mahar mendesak kepolisian melakukan penyelidikan secara profesional berdasarkan bukti. Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup titik awal api, instalasi listrik, sistem proteksi kebakaran, rekaman pengawasan yang tersedia, dan keterangan saksi. Ia mengingatkan agar dugaan yang berkembang di masyarakat tidak digunakan untuk menuduh pihak tertentu sebelum ada hasil penyelidikan.
Mahar juga menyinggung pemberitaan mengenai penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ia menegaskan bahwa perkara tersebut merupakan peristiwa berbeda dari kebakaran Kantor BPN Karawang sehingga tidak boleh dihubungkan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai langkah pencegahan, PUSHAKO mendorong audit keselamatan terhadap gedung-gedung pemerintah, terutama fasilitas pelayanan publik yang menyimpan dokumen penting. Audit tersebut diusulkan mencakup kondisi bangunan, persyaratan teknis, sistem proteksi kebakaran, pemeliharaan berkala, kesiapan tanggap darurat, dan keamanan arsip. Mahar juga mengapresiasi petugas pemadam kebakaran serta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan insiden tersebut.
“Jangan sampai api sudah padam, lalu persoalan pengawasan dan tanggung jawab ikut padam. Keselamatan gedung dan perlindungan dokumen rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab negara,” pungkasnya.
PUSHAKO berharap hasil penyelidikan dan evaluasi disampaikan secara transparan agar menjadi dasar perbaikan keselamatan gedung pemerintah, pemulihan pelayanan pertanahan, serta perlindungan hak masyarakat. (*)
