 |
| Ketua Tim Pengacara Warga Deaa Caraoumulya, Alezx Safri (tengah) bersama rekan usai melaporkan ke Polresta Karawang, Selasa 29 September 2026.(foto: ist) |
KARAWANG - Dugaan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data dalam pelaksanaan pembangunan saluran irigasi di Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, berujung pada laporan kepolisian.
Kepala Desa Cariumulya, Engkus Kusnadi, dilaporkan oleh kuasa hukum warga, Alek Safri Winando, ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Karawang. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah pekerjaan pembangunan saluran irigasi.
Laporan itu mengacu pada dugaan pelanggaran Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Salah satu pekerjaan yang menjadi sorotan adalah pembangunan saluran irigasi di Dusun Cariu III dengan nilai anggaran sekitar Rp398,7 juta pada 2025.
Alek mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang menjadi dasar laporan, pekerjaan tersebut tercatat menggunakan nama P3A Mitra Galih Sejahtera. Namun, menurut informasi yang diperolehnya, pelaksanaan pekerjaan di lapangan justru dilakukan oleh P3A Mulya Mandiri.
“Pekerjaan tercatat dikerjakan oleh Mitra Galih Sejahtera, tetapi di lapangan dikerjakan oleh P3A Mulya Mandiri,” kata Alek saat diwawancarai awak media di Mapolresta Karawang, Selasa (29/9/2026).
Menurut Alek, persoalan tersebut perlu ditelusuri karena kelompok tani di Desa Cariumulya, berdasarkan keterangannya, telah tergabung dalam P3A Mitra Galih Sejahtera.
Ia juga mempertanyakan keberadaan P3A Mulya Mandiri serta proses pembentukannya. Alek menduga kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif kepala desa dan menyebut terdapat hubungan keluarga antara ketua kelompok dengan kepala desa.
Namun, dugaan tersebut menurutnya perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen maupun keterangan pihak-pihak terkait.
Alek mengatakan, dugaan ketidaksesuaian tersebut terungkap ketika tim evaluasi dari tingkat provinsi mendatangi Ketua P3A Mitra Galih Sejahtera untuk melakukan evaluasi terkait penyaluran dana irigasi.
Dalam kesempatan itu, kata Alek, pihak P3A Mitra Galih Sejahtera disebut mengaku tidak mengetahui adanya pekerjaan pembangunan saluran irigasi tersebut.
Selain persoalan administrasi dan pihak pelaksana, Alek juga menyoroti waktu penyelesaian pekerjaan.
Menurutnya, anggaran pembangunan dialokasikan pada 2025, sementara pekerjaan tersebut disebut baru diselesaikan pada September 2026.
“Selain persoalan administrasi dan pelaksana pekerjaan, kami juga menyoroti waktu penyelesaian pembangunan. Anggaran pekerjaan disebut dialokasikan pada 2025, tetapi pembangunan baru diselesaikan pada September 2026,” ujarnya.
Alek menilai kondisi tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara dokumen anggaran, proses pelaksanaan, hingga kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Selain pembangunan irigasi di Dusun Cariu III, laporan tersebut juga menyoroti pembangunan saluran irigasi yang bersumber dari Dana Desa 2025 di SS Lewo II, Dusun Kedunggalih.
Alek menyebut saluran tersebut mengalami kerusakan atau jebol sekitar empat bulan setelah pembangunan.
Ia menduga terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam konstruksi saluran tersebut.
“Kami menduga konstruksi tidak sesuai spesifikasi karena bagian pondasi yang semestinya menggunakan struktur batu kali, di lapangan terlihat menggunakan bata ringan (hebel),” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Alek meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk mencocokkan dokumen perencanaan dan anggaran dengan kondisi fisik pekerjaan.
Selain itu, ia turut mempertanyakan proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang terhadap pekerjaan tersebut.
“Kami juga mempertanyakan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Karawang. Kenapa semua pekerjaan fisik maupun nonfisik hanya berhenti pada selesainya administrasi tanpa melalui pengecekan dan verifikasi fakta di lapangan,” pungkasnya.
Laporan tersebut kini menjadi bahan penanganan aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap dokumen, pihak pelaksana, penggunaan anggaran, spesifikasi pekerjaan, serta kondisi fisik pembangunan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Cariumulya Engkus Kusnadi maupun pihak terkait lainnya belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas laporan dan dugaan yang disampaikan oleh pelapor.(rls/*)
