 |
| Jajaran MIO Sukabumi Raya bersama dengan pejabat Dinas PU Kabupaten Sukabumi usai dengar pendapat, Senin 11 Mei 2026.(foto: ist) |
SUKABUMI - Pertemuan dengar pendapat antara Pengurus Daerah Media Independen Online Indonesia (MIO) Sukabumi Raya dengan jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi berlangsung panas.
Dalam forum tersebut, Ketua MIO Sukabumi Raya, Purwanto, melontarkan kritik tajam terhadap Kepala Dinas PU yang dinilai tidak memahami persoalan di instansi yang dipimpinnya sendiri, Senin (11/5/2026).
Menurut Purwanto, selama pertemuan berlangsung, Kepala Dinas PU dinilai tidak mampu memberikan jawaban yang jelas terkait berbagai persoalan yang dipertanyakan MIO, mulai dari dugaan kejanggalan anggaran, kualitas pekerjaan proyek, hingga kerusakan jalan yang kerap terjadi berulang kali.
“Ini sungguh memalukan dan ironis. Kami datang untuk mendengar penjelasan langsung dari pimpinan tertinggi Dinas PU, namun setiap pertanyaan yang menyentuh inti persoalan justru dilemparkan kepada PPK maupun Sekretaris Dinas,” tegas Purwanto.
Ia menilai sikap tersebut menimbulkan kesan bahwa pimpinan dinas tidak memahami kondisi nyata di lapangan maupun pekerjaan bawahannya sendiri.
“Kalau pemimpinnya tidak menguasai materi dan persoalan di lapangan, bagaimana bisa melakukan pengawasan dan memimpin dengan baik?” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Purwanto juga menegaskan bahwa kehadiran MIO Sukabumi Raya murni sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan kualitas pembangunan infrastruktur yang dinilai cepat rusak.
“MIO hadir sebagai penyambung lidah rakyat. Kami tidak datang meminta anggaran atau proyek. Kami hanya menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan kualitas pengawasan di lingkungan Dinas PU apabila pimpinan instansi tidak mampu memberikan penjelasan secara langsung kepada publik.
Suasana pertemuan semakin memanas ketika jawaban yang disampaikan pihak dinas, baik dari PPK maupun Sekretaris Dinas, dianggap berbelit-belit dan tidak sesuai fakta di lapangan. Kondisi itu membuat Purwanto memutuskan untuk menghentikan proses konfirmasi secara lisan.
“Jawaban mereka hanya berputar-putar dan tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Karena itu, kami akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa fakta fisik dan mencocokkannya dengan dokumen yang ada,” tegasnya.
Purwanto juga memastikan pihaknya akan memperluas penelusuran terhadap dinas-dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
“Kami ingin memastikan tidak ada uang rakyat yang hilang tanpa pertanggungjawaban,” pungkasnya. (Rilis/mu)
.jpeg)
